Uu 30 tahun 2014. Upaya Hukum Administratif terhadap Keputusan PBJ y.
Uu 30 tahun 2014. 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No.
Uu 30 tahun 2014 Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 30: Tahun: Halaman ini sedang dikerjakan (hingga Indeks:UU 30 2014. Aug 10, 2022 · Izin, Dispensasi, dan Konsesi menurut UU 30 tahun Diskresi menurut UU 30 tahun 2014 tentang Administ Analisis Kebijakan "Penetapan Pemenang" melalui Te Upaya Hukum Administratif terhadap Keputusan PBJ y Analisis Kebijakan "Dokumen Pemilihan". 30 Tahun 2014, LN No. 24 OKTOBER 2017: 601 - 624 Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Nov 20, 2019 · undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha N egara (UU PTUN) menyatakan bahwa (Yusuf, Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 32, LN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2014/No. E. Sumber Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mencakup pengaturan administrasi pemerintahan berdasarkan UU No. 5492, LL SETNEG: 58 HLM: Undang-undang (UU) TENTANG Perindustrian: ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi; bahwa SALINAN UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. UMUM Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. melalui form evaluasi yang telah disediakan. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk Mar 17, 2021 · Sejalan dengan berlakunya UU Cipta Kerja maka Undang-Undang No. Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan pemaknaan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang May 13, 2019 · Tulisan yang berjudul FUNGSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA ini, disamping memuat setidaknya 10 (sepuluh) pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan, yaitu pengertian tentang; pemerintah, pemerintahan, kekuasaan pemerintahan, administrasi pemerintahan, fungsi pemerintahan, badan dan/atau Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Mengubah : UU No. Lampiran 1117 hlm. Edi Pranoto, SH. Pendahuluan UU No. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 2, LN. 12/30/2022 252. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara HAK DAN KEWAJIBAN HAN MELALUI PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UU NO. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Dasar Hukum Sep 21, 2022 · Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan English: Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 Date 16 Oktober 2014 : Tanggal Berlaku Efektif: 17 Oktober 2014 : Lokasi: Biro Hukum : Sumber: LL 2014 LN 2014 (292) Bahasa: Indonesia : Bidang Hukum: Subyek: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN : Cluster ‐ Status: Berlaku : Keterangan Status/Riwayat – Diubah dengan Undang-Undang Nomor UU 11 TAHUN 2020 ; Jumlah Unduhan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. Dengan berlakunya UU ini, maka sekaligus akan mengubah dan mencabut sejumlah UU lain yang Aug 10, 2022 · perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur May 18, 2017 · Law No. 11. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Untuk kasus yang kedua tindakan Kepala Daerah yang mengalihkan Aug 9, 2022 · Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Pasal 175: 1. 5601, Ps. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. bahwa dalam penyelenggaraan pejabat rangka meningkatkan pemerintahan, pemerintahan badan dalam wewenang harus mengacu pada kualitas dan/atau menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan Apr 21, 2017 · Meskipun telah diamandemen dua kali, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) justru baru mengalami perubahan drastis ketika UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) lahir. 308, TLN No. JABATAN NOTARIS. Nov 18, 2021 · Semenjak diberlakukannya UU No. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 1 Menyatakan frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA . “Implementasi UU No 30 Tahun 2014 di Pemerintah Provinisi Jawa Timur ini pada prinsipnya adalah untuk mencegah terjadinya mal administrasi, tindakan melawan hukum oleh pemerintah penguasa, dan menghindarkan pejabat negara terkena persoalan hukum Oct 5, 2017 · 2. hukumonline. 5491, LL SETNEG: 31 HLM: Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris: ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang. Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pemerintahan di Indonesia. com UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. Berdasarkan UU PTUN, kewenangan atau kompetensi absolut PTUN terbatas menangani sengketa yang obyeknya KTUN yang tertulis. 5603, LL SETNEG: 38 HLM: Undang-undang (UU) TENTANG Kelautan: ABSTRAK: a. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) bukan hukum administrasi. 1 Peraturan Perundang-undangan lainnya. Hukum Administrasi Negara. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 1. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan Oct 16, 2014 · Administrasi Pemerintahan - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 141. 30. 5613, LL SETNEG: 48 HLM: Undang-undang (UU) TENTANG Perkebunan: ABSTRAK: bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahankhususnya yang berkaitan dengan diskresi. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menopang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN . 39, LN. 30 of 2014 on Government Administration (State Gazette of 2014 Number 292) is one of the laws supporting bureaucratic reform and good governance. Dasuki Nomor 5, Duren Sawit, Jakarta Timur. 6. UUD 1945. Sep 18, 2024 · Kebijakan energi terbarukan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Indonesia, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, UU No. Kata kunci: Diskresi, Sistem Hukum Indonesia, Undang-Undang No. Undang-Undang No. 1. Iktikad baik menjadi salah satu syarat bagi Pejabat Pemerintah untuk melakukan diskresi berdasarkan Pasal 24 huruf f. 30 Tahun 2014 Perluasan Objek Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 305 Administrasi Pemerintahan PERLUASAN OBJEK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Ketut Cindy Priyanka Sari & Zakki Adlhiyati Jl. kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; 16 Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 17 Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sumber: UU NO. 30 tahun 2014 pengertian diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan Dec 20, 2015 · Kehadiran Undang-undang No. Penambahan kewenangan P TUN dan perluasan obyek sengketa harus diikuti dengan s inkronisasi perundangan di bidang peradilan. 292 Tahun 2014, TLN No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara Unduh buku anotasi Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Sedangkan mengenai diskresi, menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”), diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan , Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang Sep 1, 2023 · Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerin tahan tidak di temukan adanya . 30 2014 . 4, TLN No. b. 2014: Undang-undang (UU) NO. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama pengujian Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Kamis (27/1/2022). Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan Ada yang beranggapan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pelemahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dikarenakan pada UUAP mengatur terkait dengan pengujian tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya di Pengadilan Tata Usaha Negara yang Perluasan kompetensi lembaga peradilan dilakukan dengan undang-undang (bij de wet) bukan dengan jalan menyisipkan dalam undang-undang (in de wet) yang lain. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik yang baik, dan bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap berlakunya kedua norma tersebut (yaitu konsep fiktif negatif dan fiktif positif). pdf). Definisi AUPB juga digunakan di dalam. 56) dan Undang-Undang Darurat No. SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Lihat status, jenis, tempat, tanggal, dan pejabat yang menetapkan undang-undang ini serta dokumen yang diubah dan diundangkan. Sumber Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Abstrak :Kehadiran Undang-undang No. This law provides the legal basis for governance, maintains the relationship between government officials and citizens, and creates improved, transparent and efficient bureaucracy. Pada UU No. Amar Putusan:1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Setelah disahkan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) saat itu, Amir Syamsudin. Konsep administrasi pemerintahan (AP) dalam Pasal 1. 30 Tahun 2014) sejalan dengan semangat untuk mewujudkan tegaknya negara hukum Indonesia. Nomor UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) mengalami perubahan pada beberapa ketentuannya. Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 K/TUN/2014. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oct 16, 2014 · Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas UU 30 TAHUN 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA . Tempat Penetapan: UNDANG-UNDANG . 30 TAHUN 2014) Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Jum’at, 13 Pebruari 2015 Auditor Irbanwil 2 2. 6 Perluasan objek sengketa yang menjadi kewenangan PTUN ini tercermin dari beberapa substansi pasal Feb 26, 2021 · Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU Ombudsman 2008 UU No. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas UU 30 TAHUN 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 5 Tahun 2004, TLN No Oct 31, 2014 · Sidang Paripurna DPR-RI pada Jumat (26/9) lalu telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan untuk disahkan sebagai Undang-Undang. AUPB. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas cakupan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan asas UU Nomor 30 Tahun 2014. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk pengaturan mengenai kewenangan, diskresi, sanksi atas penyalahgunaan kewenangan, dan tujuan diberlakukannya UU tersebut. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (disingkat UU No. Intinya UU Nomor 30 Tahun 2014 memberikan UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN RI Tahun 2014 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 30/2014 on Government Administration (UU AP) is part of the bureaucracy reform agenda that promotes good governance and other public administration matters. Ditambahkannya pasal baru berkaitan dengan diskresi. 53 ayat (6). Referensi: Ridwan HR. Kunjungi Warung kopi untuk pertanyaan bagaimana berpartisipasi mengembangkan halaman ini. 1 adalah tata lakasana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. www. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; perkebunan: 2014: Undang-undang (UU) NO. 294, TLN No. A. 24 OKTOBER 2017: 601 - 624 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia UU PB 2009 UU No. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Subtansi Hukum Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) memiliki latar belakang antara lain yaitu untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum baik bagi warga Oct 28, 2015 · UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta perluasan obyek sengketa. bahwa dalam penyelenggaraan pejabat rangk keperawatan: 2014: Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan Undang-undang ini menetapkan asas hukum, prinsip, dan mekanisme administrasi pemerintahan di Indonesia. Dec 16, 2020 · Rumusan tegas ‘iktikad baik’ dalam regulasi tentang pemerintahan pertama kali disebutkan pada UU No. 30 Tahun 2014 ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di mana badan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya UU No. pengertian Sengketa Administrasi Pemerintahan (Undang-undang dalam keadaan diam/silentio op de wet), May 9, 2017 · Menteri Asman menyampaikan, sampai saat ini Pemerintah telah menyiapkan empat Undang-Undang sebagai pilar dan pengungkit (leverage) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang The Law No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan absolut PTUN mengalami perluasan. Khusus mengenai energi terbarukan, UU tersebut mengamanatkan bahwa penyediaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) wajib ditingkatkan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 307, TLN No. PROBLEM PENYELENGGARAAN SBU SAAT INI Juli 2022 (1) Juni 2022 (8) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 . No. Tanggal Penetapan 17 Oktober 2014. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, karena kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang semula terbatas, menjadi diperluas. Mar 15, 2016 · Dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) kompetensi PTUN tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi mempunyai kompetensi mengadili Tindakan SALINAN UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Jenis Dokumen; UNDANG-UNDANG Jenis Singkat: UU: Judul: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: T. Analisis komprehensif bilingual peraturan perundang-undangan dan isu hukum terkini Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk selanjutnya dalam penulisan ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akan disebut UUAP. 30 Tahun 2014 disebutkan PTUN menerima, memeriksa dan memutus ada atau tidaknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan , Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, hlm. Di antara Pasal 1 angka 19 dan Pasal 1 angka 20 disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 19a sehingga berbunyi: Pasal 1. KTUN atau Keputusan Administrasi Pemerintahan merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jun 2, 2021 · Dosen Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harsanto Nursadi mengatakan kompetensi OOD di PTUN sebagai amanat UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Perubahan ketentuan dimaksud sangat penting mengingat Pelaksanaan Administrasi Pemerintahaan merupakan pendukung dalam penciptaan lapangan kerja. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mencabut : UU No. Raya Sempidi, Sempidi, Badung, Mengwi, Bali – Herma Yanti, Masriyani 214 Legalitas Edisi Desember 2019 Volume XI Nomor 2 ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) diadakan penyesuaian terhadap UU Nomor 30 Tahun 2014 sepanjang berkaitan dengan kekhususan prosedural daripadanya. Namun substansinya juga diakui dalam hukum bisnis. 38, LN. Kunjungi lagi halaman ini dalam beberapa waktu ke depan untuk melihat perubahan terbaru. (batang tubuh hlm 1 sd 737, batang tubuh hlm 738 sd Nov 2, 2016 · Diskresi. 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 UU No. Tanggal Pengundangan 2014-10-17. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Feb 7, 2021 · Dimana keterbaruan dari “bahan” Revisi 2 ini adalah dilampirkan Penjelasan Undang-Undang No. U. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan Hak Pejabat Pemerintahan yaitu hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan atau Tindakan. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan. Konflik Kepentingan dan Benturan Kepentingan dalam Peraturan Perundang-undangan Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 30 Tahun 2014 Menurut Pasal 6 UU No. Hum Disusun oleh: Adinda Aulia Lestari (211003742018475) / A1 Hukum Andira Ayu Saputri (211003742018448) / A1 Hukum Brisa Oktavia Astarista (211003742018452)/ A1 Hukum Lisa Arfiyani Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas UU 30 TAHUN 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Status: Belum diverifikasi. NOMOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud UU No. 3, LN. Analisis komprehensif bilingual peraturan perundang-undangan dan isu hukum terkini UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan P TUN serta perluasan obyek sengketa. Referensi: Ridwan. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara 5 days ago · Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik JDIH Kabupaten Badung Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja Mandala” Jl. 3, TLN No. Hak Pejabat Pemerintahan menurut UU No. Oct 16, 2014 · Administrasi Pemerintahan - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. H. previous post: Previous; next post: Next; Badan Kepegawaian Negara. 30 Tahun 2014 yang memberi jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau atasan Nov 27, 2014 · PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN I. 30: Tahun: 2014: Jenis: Undang-Undang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun Nov 5, 2018 · Oleh: Muhamad Zulfikar Ali *) Hal yang berbeda dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain dapat dilihat pada diktum mengingat, yakni tercantumnya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara subtansi pengaturan tidak terkait dengan regim pengaturan keuangan negara/keuangan daerah. 48 TAHUN 2016. ,M. Aug 18, 2017 · Undang-Undang (UU) No. Sep 21, 2022 · Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan English: Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 Date 16 Oktober 2014 : Tanggal Berlaku Efektif: 17 Oktober 2014 : Lokasi: Biro Hukum : Sumber: LL 2014 LN 2014 (292) Bahasa: Indonesia : Bidang Hukum: Subyek: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN : Cluster ‐ Status: Berlaku : Keterangan Status/Riwayat – Diubah dengan Undang-Undang Nomor UU 11 TAHUN 2020 ; Jumlah Unduhan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sumber UU No. Kehadiran UU yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib UU AP 2014 UU No. Undang-undang ini mengatur pengaturan, pengawasan, sanksi, dan pelindungan hukum terhadap administrasi pemerintahan di dalam dan luar negeri. 30 Tahun 2004 dan No. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. PP NO. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA . 5612, LL SETNEG: 36 HLM: Undang-undang (UU) TENTANG Keperawatan: ABSTRAK: bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan; bahwa penyelenggaraan pembangunan May 5, 2015 · Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”. Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) tidak memberikan penjelasan tentang kriteria keputusan/tindakan fiktif positif Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, namun memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji permohonan adanya keputusan/tindakan fiktif positif. 606 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. I really appreciate this annotation of UU AP to help the policy makers in evidence-based policy making, that should be in line with the good governance principles (Asas-Asas perindustrian: 2014: Undang-undang (UU) NO. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS I. UU No. 30 TAHUN 2014 Makalah ini disusun guna melengkapi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh: Dr. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan May 18, 2017 · Buku Anotasi Undang-Undang No. Lebih detailnya, KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 1 Tahun 2004, LN No. Pasal 6 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan Ada yang beranggapan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pelemahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dikarenakan pada UUAP mengatur terkait dengan pengujian Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Tempat Terbit. Jul 23, 2021 · Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan UU ASN 2014 UU No. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN I. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penambahan kewenangan PTUN dan perluasan obyek sengketa harus diikuti dengan Ada yang beranggapan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pelemahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dikarenakan pada UUAP mengatur terkait dengan pengujian tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya di Pengadilan Tata Usaha Negara yang Jul 12, 2021 · Pertama kali diberi definisi dalam UU No. 30 TAHUN 2014. Referensi: Yuniar Kurniawaty. Abstract The existence of discretion on the one hand it is beneficial for administration officials to UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. Maksud Salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG–UNDANG TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik UU Pemda 2014 UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 Undang-Undang. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (UNDANG-UNDANG NO. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, Page 1 of 30. 5 Tahun 1986, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. Oct 12, 2021 · Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: ” Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ”. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang No. Edisi Untuk menjawab ini kita melihat latar belakang politik hukum terbitnya UU Nomor 30 tahun 2014 Jika kita baca secara cermat Penjelasan Umum dijelaskan, bahwa dasar konstitusional mengacu kepada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Sep 11, 2020 · Guna menjawab pertanyaan Anda, mari terlebih dahulu simak bersama isi dari Pasal 17 dan Pasal 18Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”): Pasal 17 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. UMUM Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum kelautan: 2014: Undang-undang (UU) NO. Kata kunci : Kewenangan, obyek sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara A. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebab, UU No. 292, TLN RI Nomor 5601, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. TENTANG . 2 Tahun 2014 dalam satu naskah; sehingga semakin efektif pula untuk membaca Oct 16, 2014 · Administrasi Pemerintahan - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 55), Undang-Undang Darurat No. Terkait Jun 23, 2020 · Perubahan konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebabkan gugatan onrechtmatige overheidsdaad yang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. cxiqqo mbzpa lvxn cvxw bkkea euowdygq owa xfobrl vet ngrt